Wim Dierckxsens dalam bukunya The Limits of Capitalism An Approach to Globalization Without Neoliberalism, memberikan beberapa gagasan tentang globalisasi dan neoliberalisme. Dari judul bukunya, kita dapat menduga bahwa Dierckxsen adalah orang yang tidak anti globalisasi karena globalisasi adalah keniscayaan tetapi dia adalah seorang anti-neoliberalisme yang menyengsarakan, sehingga dia mengajukan konsep "Globalization without Neoliberalism".
Bab pertama buku tersebut berjudul Efficiency versus the Common Good. Jelas sekali bahwa Dierckxsen sangat mengecam prinsip efficiency dari kelompok neoliberalis yang menyengsarakan the have-not.
Engelhard (dalam Dierckxsens, 2000) mendefinisikan commomn good terdiri dari fakta bahwa orang-orang atau kelompok dalam sebuah masyarakat memiliki kepentingan yang tidak dapat direduksi oleh kepentingan pribadi. Ditegaskan kembali oleh Engelhard bahwa sebagai sebuah aturan, negara mengasumsikan kepentingan bersama yang bagaimanapun tidak dapat terpisahkan dari pengaruh swasta.
Mengarahkan ekonomi dalam fungsi kebaikan bersama memerlukan regulasi ekonomi dimana kepentingan swasta dimediasi oleh kepentingan seluruh warga negara, tetapi dalam hal terjadi kontradiksi, swasta merupakan merupakan subordinat dari negara. Oleh karena itu, menurut Dierckxsens, managemen politik demokratis adalah esensi dari berbagai regulasi.
Kritik yang paling pedas yang dilontarkan oleh Dierckxsens adalah bahwa globalisasi yang didorong oleh neoliberallisme tidak beretika. Prinsip efficiency untuk meraih keuntungan kemudian menjadi doktrin utama mengalahkan etika dan nilai-nilai keadilan dan pemerataan kesejahteraan. Padahal menurut Dierckxsens, suatu konsep ekonomi yang menggabungkan antara politik dan etika sangat esensial terhadap beberapa pemahaman kritis atas bagaimana permainan bebas pasar meninggalkan kebaikan bersama pada zaman globalisasi, diantaranya adalah disepakatinya apa yang menjadi common good.
Bab Kedua diberi judul Globalization and the Casino Economy. Disebutkan oleh Dierckxsens, krisis reproduksi modal diawali oleh terbangnya modal dari pekerja produktif. Akumulasi berdasarkan konsentrasi dari kekayaan yang ada dan perjudian pada prospek masa depan disbanding dengan modal riil yang lebih bernilai. Krisis moneter dan hancurnya modal fiktif pada skala global, membuktikan bahwa petaruh akan mengalami kerugian. Kejadian ini diistilahkan oleh Dierckxsens dengan The Divorce Between the Real and the Virtual Economy. Kiranya argumentasi ini pula yang dapat menjelaskan fenomena krisis finansial yang terjadi pada tahun 2008.
Pernyataan menarik dari Dierckxsens pada halaman 54. Dia menyebutkan bahwa Krisis yang terjadi pada 1930 mendemonstrasikan bahwa sekalipun perusahaan terbesar dapat mengalami kerugian. Gejala yang sama juga terjadi pada krisis yang terjadi sekarang. Pembukaan tabir rahasia dari common bad, dimana bahkan modal besar dapat rugi, membawa kepada akhir perang ekonomi dan dimulainya regulasi ekonomi Keynesian baru. Karena Keynesian "menerima" adanya modal yang terkontrol oleh negara intervensionis untuk menjamin ikatan yang lebih kuat atau lebih lemah antara uang dan pekerja produktif. Ekspansi kredit yang terkontrol akan menstabilkan ulang link dengan pekerja produktif, dan kemudian menjamin ketenagakerjaan dengan realisasi nilai surplus yang stabil dalam sirkulasi.
Sebagai hasil dari globalisasi pasar pekerja, penggantian kekuatan pekerja tidak terbatasi oelh konteks satu negara bangsa. Khususnya bagi pekerja yang tidak memiliki keterampilan tetapi secara bertahap akan terpengaruh oleh pekerja yang memiliki keterampilan juga.
Dari pandangan yang lebih luas, pengasingan serikat pekerja di beberapa Negara dapat dilihat sebagai titik balik menuju era baru organisasi. Sebagaimana kekuatan pekerja mereproduksi lebih banyak dalam skala global daripada nasional, cakupan organisasi mereka juga harus menjangkau batas-batas nasional. Sistem lama penyatuan berdasarkan perusahaan dan sektor usaha sudah ketinggalan. Sebagaimana yang diindikasikan oleh Lula da Silva (dalam Dierckxsens, 2000) focus dari pengorganisasian telah bergeser ke trans national corporations (TNCs).
Dierckxsens mengemukakan bahwa laissez faire yang ekstrem melindungi keuntungan bisnis pada pengeluaran dari konsentrasi kekayaan dalam waktu yang lama akan membawa kepada krisis. Dia mencontohkan, krisis pada tahun 1870 dan 1880 kemudian diikuti periode intervensi pemerintah untuk mengatur the invisible hand dan membangun kesadaran kebijakan pengaturan.
Menurut Dierckxsens, dengan mengidealisasi teknologi sebagai kekuatan kompetitif dan produktif, kita cenderung untuk mengabaikan hal lainnya yang sesungguhnya mengakar kuat dalam hubungan sosial masyarakat non-pasar. Padahal, Fukuyama (dalam Dierckxsens, 2000) menekankan ada factor lain, yaitu loyalty and ability to trust other.
Berita kejatuhan neoliberalisme ke dalam krisis disebarkan secara luas sebagai keuntungan TNCs yang begitu besar jatuh terjerembab. Selama kekuasaan absolute dari the invisible hand atas ekonomi, modal transnational memfokuskan investasinya pada pengamanan pasar dunia. Perdebatan ekonomi inilah yang menghasilkan private borderless states yang datang untuk menguasai seluruh negara bangsa.
Di bab terakhir bukunya, Dierckxsens (2000: 143) menyebutkan bahwa krisis neoliberalisme menyatakan dibutuhkannya model baru intervensi ekonomi yang mampu mengatur jarak antara kepentingan swasta dan the common good.
Memberikan prioritas kepada vitality dari kesemuanya mensyaratkan suatu berdasarkan pendekatan berpusat kepada warganegara (citizen-based totality-centered approach) daripada memfokuskan kepada efisiensi yang didefinisikan sebagai satu bagian saja. Untuk mencapai vitality dari kesemuanya, casino economy harus diganti dengan reproduktif, sebagaimana diajukan pada 1930.
Regulasi ekonomi yang baru haruslah berpusat kepada keseluruhan (kepentingan warga negara) dibanding dengan hanya memfokuskan kepada pihak swasta dengan kepentingannya yang berlawanan.  Intervensi, menurut Dierckxsens, diperlukan dalam kepentingan common good, sepanjang preferensi keunggulan komparatif dalam pasar bebas dieliminir. Sebagai konsekuensinya, ketidakefisienan dan proteksionisme harus dievaluasi ulang ketika mereka menggunakan untuk common good lebih jauh lagi. (bmf)

Oleh: Bambang M. Fajar; Ketua Bidang Media, Informasi dan Komunikasi PB HMI