Pernyataan Sikap PB HMI
AKSI 28 JANUARI 2010 EVALUASI 100 HARI PEMERINTAHAN
Soesilo Bambang Yudhoyono - Boediono

LANDASAN KONSTITUSIONAL
Negara bukan hanya dibangun dengan keberadaan rakyat dan pemerintah, tetapi oleh adanya kesepakatan bersama berupa aturan-aturan main pemerintahan yang berjantung pada Konstitusi. Demikian juga Indonesia, sudah sepatutnya bangsa ini merujukkan segala persoalan kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan konstitusional.

Indonesia dibangun dan diperjuangkan oleh cita-cita luhur kemerdekaan dan kehidupan berkebangsaan yang dengan tegas dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea kedua "Dan Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depamn pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur".

Lebih dari itu, para pendiri bangsa bahkan merumuskan bukan hanya kemerdekaan dan kebebasan, melainkan juga kesejahteraan rakyat dan good will untuk berpartisipasi dalam kehidupan dunia sebagaimana preambule, "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Akan tetapi, sejauh mana cita-cita suci ini terlaksana. Di tengah pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II, sebagai babak lanjutan pemerintahannya Susilo Bambang Yodhoyono (SBY) ia menjanjikan banyak hal. Bersama dengan Budiono sebagai wakilnya, SBY dalam pidatonya tidak hanya merumuskan program lima tahun kedepan, melainkan juga rencana satu tahunnya, bahkan janji seratus harinya.

PROGRAM PEMERINTAH DALAM PIDATO PELANTIKAN
PRESIDEN RI 2009-2014
Dalam pidatonya Presiden SBY mengenai program pemerintah dibawah kepemimpinannya, dengan jelas ia memetakan jangka waktu program-programnya serta inti prioritas yang menyemangati keseluruhan agenda-agenda tersebut. SBY menegaskan, "Dalam menjalankan amanah rakyat lima tahun mendatang, saya bersama wakil presiden telah menetapkan program seratus hari, program satu tahun, dan program lima tahun ke depan. Esensi dari program lima tahun mendatang adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, penguatan demokrasi, dan penegakan keadilan. Prosperity, democracy, and justice".

Secara keseluruhan, tegas SBY dalam pidatonya menarik tiga garis besar program lima tahun pemerintahannya ke dalam tiga point mendasar, yang secara berurut meliputi prosperity (kesejahteraan), democracy (demokrasi), dan  justice (keadilan).

Dalam hal kesejahteraan rakyat SBY menjanjikan, "Peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan prioritas utama. Kita ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan keunggulan daya saing, pengelolaan sumber daya alam, dan peningkatan sumber daya manusia."

Pada persoalan demokrasi ia menjelaskan, "Ekonomi kita harus tumbuh semakin tinggi, namun pertumbuhan ekonomi yang kita ciptakan adalah pertumbuhan yang inklusif, pertumbuhan yang berkeadilan, dan pertumbuhan disertai pemerataan. Kita juga ingin membangun tatanan demokrasi yang bermartabat, yaitu demokrasi yang memberikan ruang kebebasan dan hak politik rakyat tanpa meninggalkan stabilitas dan ketertiban politik."

Sementara itu, agenda keadilan dipaparkannya, "Kita juga ingin menciptakan keadilan yang lebih baik, ditandai dengan penghormatan terhadap praktik kehidupan yang non diskriminatif, persamaan kesempatan, dan tetap memelihara kesetiakawanan sosial dan perlindungan bagi yang lemah."

Tetapi rakyat ini tidak bodoh. Meski masih banyak yang hidup sebagai silent majority, sebahagian lain tidak tertipu dengan janji-janji retoris pemerintah. Banyak kenyataan yang tidak saja berbeda, tapi bahkan bertentangan dengan apa yang semestinya. Agenda besar yang berkiblat pada prosperity (kesejahteraan), democracy (demokrasi), dan  justice (keadilan) tidak akan mungkin terbangun di tengah keadaan di bidang-bidang strategis yang menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintahan SBY - Boediono sebagai berikut:

EVALUASI KONDISI NEGARA 100 HARI PEMERINTAHAN
1.Kondisi Politik
Legitimasi sebesar 62%, tidak menjadikan  presiden SBY mampu membangun kondisi politik yang stabil dan terkendali. 100 hari pertama pemerintahan di tandai dengan guncangan-guncangan politik yang menggangu fokus pemerintahan dan menggerus energi rakyat.   Kasus kriminalisasi komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kasus dana talangan sebesar 6,7 trilyun rupiah kepada Bank Century telah menjadi batu sandungan yang menguji kepempinan SBY sebagai kepala pemerintah. Kinerja kabinet yang landai dan off progress hanya cenderung berasyik-masyuk sendiri, tidak memberikan terobosan yang membanggakan dan berdampak, utamanya kemajuan yang bisa diukur berdasarkan amanah konstitusi dan sumpah jabatan.
Di saat kinerja kabinet belum menunjukkan hasil, rakyat Indonesia disajikan oleh berita pembelian mobil mewah menteri dan pejabat tinggi Negara senilai 1,6 milyar rupiah perbuahnya, proyek peninggian pagar istana senilai 22 milyar rupiah, yang  membuat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah terus menurun. Karena keadilan yang diharapkan rakyat semakin "jauh panggang dari api"

2.Kondisi Ekonomi
Tim ekonomi pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,5%. Sedangkan perkiraan BI pertumbuhan ekonomi 2010 adalah 5%. Meskipun indikator ekonomi 2009 tidak memperlihatkan optimisme untuk mencapai angka tersebut. Namun Terlepas dari angka-angka di atas harga pangan pokok hal yang paling diarasakan oleh rakyat kecil, memasuki minggu ke dua di pasar tradisional diberbagai daerah terus menerus mengalami kenaikan.  Angka Pengangguran yang meskipun secara statistik menurun, tapi tenaga kerja belum memiliki pilihan-pilhan yang cukup untuk meningkatkan taraf hidupnya. Kemiskinan terus-menerus menjadi kronik ekonomi  yang membelit 35 % rakyat kita, dengan kata lain Pemerintah ini belum juga memenuhi janji kemerdekaannya memajukan kesejahteraan rakyat.

3.Kondisi Hukum
Hukum hari ini menjadi polemik yang tiada berujung belum lagi menjadi panglima. Begitu banyak kasus hukum yang membuat dahi rakyat berkerut atau bahkan membuat kita ikut mengelus dada. Kasus besar seperti kasus kriminalisasi pimpinan KPK, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah, kasus Prita Mulya Sari yang akhirnya membangkitkan solidaritas masyarakat luas dengan pengumpulan koin diseluruh Indonesia tanpa ada yang mengorganisirnya, kasus Nenek Minah, hingga posisi hukum kasus Century yang masih saja buram dan sangat tidak jelas dimana akhirnya. Ditambah lagi berita sel penjara yang semewah hotel bintang lima milik Artalyta Suryani (ayin). Hukum masih jauh dari rasa keadilan masyarakat, hukum menjadi hal yang tak pasti bagi rakyat kecil. Hukum di Indonesia tidak melahirkan perasaan aman tetapi hari ini hukum di Indonesia melahirkan ironi-ironi yang menyakitkan. Hukum bukan lagi menjadikan manusia sebagai makhluk yang beradab akan tetapi hukum di Indonesia merangsang untuk kita untuk menonjolkan watak kepurbaan dari manusia Indonesia.

2.Kondisi Kesehatan dan Sosial Budaya
Masalah kesehatan di Indonesia belum menjadi prioritas pembangunan. Di tandai dengan Belanja kesehatan juga masih dibawah 3 persen dari APBN. Sebagian besar penduduk, juga tidak mendapat perlindungan, kesehatan maupun jaminan sosial baik ketika sehat agar tidak sakit maupun ketika sakit agar tidak tambah parah.. Kondisi ini terjadi karena pemerintah belum melihat kesehatan sebagai investasi sumber daya manusia (SDM) dari segi produktivitas maupun kualitasnya. Sistem jaminan sosial kita belum juga dirancang dengan baik, program BLT yang telah dicanangkan tidak memberikan dampak penting guna peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.. Masalah  budaya masih juga termajinalkan, belum ada blue print yang terukur dan terencana dari pemerintah untuk memajukan budaya bangsa sebagai simbol kebanggaan kita sebagai sebuah bangsa yang memiliki peradaban tinggi.

3.Kondisi Pendidikan dan IPTEK
Pendidikan masih saja menjadi hal mewah bagi rakyat kebanyakan. Padahal mencerdaskan kehidupan berbangsa telah dicantumkan oleh para pendiri bangsa ini dalam konstitusi, maka dari itu telah wajib hukumnya bagi siapapun yang memimpin negeri ini untuk mengusahakan sebuah pendidikan yang sebaik-baiknya dan semaju-majunya. Kondisi kurikulum pendidikan hingga masalah kesejahteraan guru masih menjadi tugas sangat penting bagi pemerintah, juga masalah akses pendidikan bagi rakyat tak berpunya. Jika pendidikan bisa segara menemukan arahnya sebenarnya bisa mendukung perkembangan IPTEK di Indonesia. Sudah menjadi rahasia umum jika putra-putri Indonesia tidak diragukan kemampuan intelektualnya, terbukti di berbagai ajang keilmuan internasional, seperti olimpiade fisika dan kontes robot. Jika memang pemerintah masih memperhatikan masa depan bangsa ini maka seharusnya pemerintah memperhatikan kaum mudanya, jika pemerintah melihat kaum muda adalah aset bangsa maka seharusnya pemerintah memperhatikan pengembangannya, tentu saja dengan pendidikan yang berkualitas dan dapat dicapai oleh seluruh bagian serta lapisan masyarakat.

Kondisi Indonesia pada pemerintahan SBY kedua ini secara umum berada pada kondisi yang tak baik. Berbagai kondisi di atas, sedikit banyaknya kemudian menjadi bahan perbincangan yang ada di tengah masyarakat. Mereka tidak dapat lagi sepenuhnya dibutakan oleh keadaan. Bisa saja sudut pandang yang mereka gunakan berbeda dengan para akademisi. Akan tetapi, keresahan yang mereka rasakan adalah  masukan yang sangat penting bagi pemimpin negara ini.

Tingkat kepercayaan dan popularitas SBY yang terus menurun, sehingga rakyat pun menyadari kenyataan bahwa harapan mereka semakin suram melihat jalannya pemerintahan ke depan

Menimbang berbagai hal tersebut di atas maka Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mengeluarkan tuntutan sebagai berikut:
1.Menuntut kepada Presiden SBY untuk sesegera mungkin melakukan pembenahan kabinet dengan melakukan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 (dua).
2.Menuntut kepada Presiden SBY untuk menyelesaikan seluruh kasus-kasus korupsi yang ada dalam tempo se singkat-singkatnya.
3.Menuntut Boediono dan Sri Mulyani mundur dari jabatannya masing-masing karena mereka adalah ‘duri' bagi Pemerintahan dalam menjalankan pun menuntaskan agenda pemberantasan korupsi karena keduanya terindikasi terlibat dalam mega skandal Century.
4.Menuntut kepada Pemerintahan SBY untuk konsekuen melaksanakan prgram-prgram pro Rakyat.
5.Menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat dan gerakan mahasiswa untuk senantiasa kritis terhadap jalannya Pemerintahan.

                                            Jakarta, 26 Januari 2010
                                                  PENGURUS BESAR
                                         HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

                                      dto                                         dto

                           ARIP MUSTHOPA                      AHMAD NASIR SIREGAR
                            KETUA UMUM                          SEKRETARIS JENDERAL